Contoh Ekonomi Kerakyatan di Bantul

VIVAnews - Fadli Zon, Sekretaris Umum Tim Kampanye Nasional Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto, mengklarifikasi opini yang menyatakan ekonomi kerakyatan adalah ekonomi komando. Keduanya berbeda jauh.

"Ekonomi kerakyatan itu ada tiga pilar yakni koperasi, BUMN dan pihak swasta, sementara ekonomi komando itu 100 persen dipegang negara, seperti yang pernah dilakukan Uni Soviet," kata Fadli Zon dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa 9 Juni 2009.

Sekretaris II Tim Kampanye, Hasto Kristiyanto, lalu menambahkan. Ekonomi kerakyatan itu sudah dipraktikkan di Indonesia oleh beberapa bupati khususnya yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. "Salah satunya Bupati Bantul," ujar politisi PDIP itu.

Bupati Bantul, ujar Hasto, telah melakukan kontrak politik dengan petani untuk menjamin harga komoditas stabil. Suatu waktu ketika harga cabe jatuh, pemerintah Bantul lalu membeli cabe dengan jumlah besar, sehingga kemudian menaikkan harga cabe kembali ke harga normal. "Inilah salah satu bentuk ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi neoliberal," ujar Hasto.

Sementara di tingkat pusat, ujar Hasto, terjadi ekonomi neoliberal. "Contohnya ada liberalisasi di bidang pertanian. Ini menyulitkan di bidang pertanian," kata Hasto yang gagal maju menjadi anggota DPR periode 2009-2014 itu.

arfi.bambani@vivanews.com
• VIVAnews